DRAINASE PADA PERUMAHAN

Pembangunan Drainase tahun 2009

Sistem drainase pada perumahan berfungsi untuk mengorganisasi sistem instalasi air dan sebagai pengendali keperluan air serta untuk mengontrol kualitas air tanah. Drainase perumahan direncanakan untuk mengendalikan erosi yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan serta mengendalikan air hujan yang berlebihan atau genangan air pada rumah tinggal.

Sistem drainase permukiman dapat diartikan sebagai suatu rangkaian instalasi baik berupa instalasi air bersih maupun instalasi air kotor. Dalam instalasi saluran air bersih mencakup instalasi dari sumur ke ground tank, instalasi dari PAM ke ground tank. Ground Tank adalah bak penampungan air dari PAM/sumur yang akan didistribusikan ke dalam rumah.

Sedangkan untuk instalasi air kotor dibagi menjadi dua kategori, yaitu instalasi air kotor yang berakhir ke saluran pembuangan (selokan) disebut Grey Water dan instalasi air kotor yang berakhir di septic tank disebut Black Water.

Grey Water dari dalam rumah dialirkan ke selokan di lingkungan rumah dan berakhir di sistem air limbah perkotaan. Black Water dari rumah harus disalurkan se septic tank untuk diendapkan dan diurai oleh bakteri.

Pada drainase perumahan yang perlu diperhatikan adalah sudut kemiringan instalasi, 2% untuk saluran air bersih dan 3% untuk saluran air kotor/limbah supaya air dapat mengalir dengan lancar. Saluran air limbah dibuat lebih miring agar kotoran cepat keluar dari saluran dan tidak menyebabkan penyumbatan pada saluran tersebut.

Dalam saluran air kotor juga diperlukan bak kontrol. Bak kontrol merupakan sarana pengontrol pada saluran air kotor yang difungsikan untuk mengantisipasi apabila terdapat kotoran yang nantinya dapat menyumbat saluran. Letak bak kontrol biasanya berada di area depan bangunan rumah tinggal.

Mengingat kebutuhan air dalam rumah tinggal tidak sedikit, baik itu untuk mandi, mencuci, masak, menyiram tanaman dan lain-lain. Penggunaan pompa air kadang sangat diperlukan. Akan tetapi penggunaannya harus sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

Sebagai contoh, kenali sumber air dan kedalaman sumur yang sudah anda rencanakan. Kedalam sumur akan berpengaruh pada tipe pompa yang akan dipakai. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang optimal dan hemat energi, anda harus cermat dalam mengidentifikasi kedalaman sumur. Hal ini berhubungan dengan daya hisap dan daya dorong pompa yang dihasilkan oleh tipe pompa air yang anda gunakan.

sumber: http://aryapersada.com/drainase-pada-rumah-perumahan.html

SEKILAS TENTANG PELATIHAN WIRAUSAHA BKM PUSPAMANDIRI TAHUN 2012

Kewirausahaan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan bangsa, karena perkembangan masyarakat salah satunya ditentukan oleh tingkat ekonomi masyarakat, dan kewirausahaan menjadi tolak ukur kemandirian, semakin banyak masyarakat yang berwirausaha, semakin banyak perputaran ekonomi masyakarat, sehingga berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain  itu pula, sebenarnya para wirausahawanlah yang ikut membantu mengurangi angka pengangguran, dengan banyak dibukanya lapangan pekerjaan baru, maka semakin banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran di masyarakat sedikit demi sedikit bisa berkurang.

Pengarahan dari panitia

Wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi dengan penuh kreatif dan berani berusaha, yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan produk baru, menentukan cara produksi baru, pengelolaan perusahaan hingga memasarkan produknya.

Berwirausaha mempunyai peranan yang penting, yaitu seorang Wirausaha dapat mencapai financial secara tak terbatas, seorang wirausaha akan mempunyai jam kerja yang bebas, tidak terikat jam kantor, serta bebas dari pelanggaran disiplin kantor. Kemudian juga memberikan peluang kepada orang lain untuk mengembangkan usaha juga, paling tidak memberi peluang kepada orang lain mendapatkan penghidupan dari usaha yang kita jalankan dengan menjadi karyawan.

Materi dari Diskoperindag Kab. Bogor

Menurut data Badan Pusat Statistik, hingga Februari 2011, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,12 juta orang. Jumlah ini menurun 470 ribu orang dibandingkan Februari 2010 yang sebanyak 8,59 juta orang. Dari 8,32 juta orang pengangguran di Indonesia sampai Agustus 2010, ternyata paling banyak didominasi para lulusan sarjana dan diploma. Hal ini merupakan fakta yang mencengangkan, karena jumlah pengangguran di Indonesia didominasi oleh kaum terdidik. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua kalangan, dari institusi pemerintah hingga lembaga pendidikan. 

Melihat fenomena ini, kami selaku pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Puspamandiri Kel. Puspanegara bermaksud untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan, secara bertahap dan konfrehensif. Dengan harapan dapat memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk berwirausaha. Lebih dari itu masyarakat yang sudah memiliki usaha dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih maju, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Sehingga tingkat ekonomi masyarakat dapat lebih baik lagi.

Kegiatan ini berbentuk pelatihan yang dibagi menjadi beberapa subtema yaitu:

1.      Membangun Karakter Wirausaha

Karakter Seorang wirausahawan sangat berperan dalam membangun mental seseorang, terutama dalam bidang kewirausahaan. Sabar dan pantang menyerah, merupakan salah satu karakter yang harus ada di dalam diri seorang wirausahawan.

2.      Membidik Peluang Wirausaha

Peluang wirausaha di masa sekarang ini sangat banyak, perlu keterampilan untuk memilah dan memilih peluang, serta bidang apa yang akan digeluti dalam menjalani wirausaha.

3.      Memulai Wirausaha

Salah satu hal yang berat bagi seorang pemula atau orang yang akan berwirausaha adalah memulainya. Bagi sebagian orang, hal ini merupakan sesuatu yang berat. Analisis dan perhitungan yang matang sangat diperlukan, tetapi yang lebih penting lagi adalah ketika memulainya. Perhitungan dan analisa tidak akan berguna, apabila tidak sesegera mungkin melaksanakannya.

4.      Pengelolaan Badan Usaha

Pengelolan badan usaha menjadi faktor penting bagi kelangsungan sebuah usaha, usaha akan tetap berjalan apabila dikelola dengan baik, manajemen dan pengelolan keuangan menjadi faktor penentu dalam pengelolaan sebuah badan usaha.

5.      Pengembangan Badan Usaha

Pengembangan usaha merupakan tolak ukur dalam keberhasilan suatu badan usaha. Suatu usaha dapat dikatakan berhasil apabila usaha tersebut dapat berkembang, tidak statis pada satu titik saja, melainkana dapat  memperluas bidang usahanya, membuka cabang, atau memperbesar aset usahanya.

Latar Belakang, Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs)*. Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

B. PENGERTIAN PNPM MANDIRI

a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

C. TUJUAN

Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus

a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.

c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).

d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Tentang PNPM Mandiri

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Sekapur Sirih Kegiatan Chanelling

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sudah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya dari pemerintah Indonesia untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara mandiri. Program ini berorientasi pada penyiapan landasan kemandirian masyarakat melalui pembangunan dan pengokohan kelembagaan masyarakat yang representative, mengakar dan dipercaya bagi perkembangan modal sosial masyarakat serta penyiapan landasan kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli.

Lembaga masyarakat tersebut (Badan Keswadayaan Masyarakat – BKM) dibangun melalui penyadaran kritis penggalian nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan yang tercermin dari pelaksanaan siklus kegiatan di masyarakat. Hal itu yang menjadi dasar dari pembentukan modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan.

BKM selanjutnya secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, aparat kelurahan dan kelompok peduli di wilayahnya menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). PJM Pronangkis inilah yang dijadikan acuan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri.

Melalui P2KP baru sebagian kecil kegiatan dari PJM Pronangkis yang dapat direalisasikan. Sehingga, harus diupayakan pendanaannya melalui sumber-sumber lain, berdasarkan hasil inisiatif dari masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah daerah melalui kerjasama kemitraan (chanelling).

Tujuan utama dari chanelling adalah BKM (termasuk UP-UP) mampu mengidentifikasi semua peluang yang dapat diakses BKM dari berbagai pihak (sumber daya potensial), memperoleh pembelajaran dalam hal pelaksanaan penyaluran program kegiatan aspek tridaya serta memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan. Selain itu, BKM dapat merealisasikan kegiatan sesuai yang tertuang dalam PJM Pronangkis dengan dukungan sumber daya dari luar.