PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Program Jangka Menengah (3 tahun)
Rencana kegiatan PJM Pronangkis Kelurahan Puspanegara ini merupakan akumulasi usulan rencana tindak/kegiatan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga bagian rencana kegiatan berisi jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan peta kekuatan dan potensi yang ada serta keutuhan rill di masyarakat, dengan memperhatikan Urutan prioritas kegiatan, estimasi volume kegiatan tahun pelaksanaan, sumber pendanaan (APBD), Swadaya, PNPM serta hasil yang diharapkan.

Berikut hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RW dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah kami susun serta usulan tata ruang wilayah kami, maka bersama ini disepakati Rencana Program Jangka Menengah (3 tahun) periode tahun 2009 s/d 2011 dalam penanggulangan kemiskinan (Pronangkis), mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Bogor tahun 2003 2008, dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 menyangkut Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Pembagian Peran antar Pelaku Pembangunan Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai salah satu strategi yang utama dalam penaggulangan kemiskinan yaitu dengan melibatkan para pelaku pembangunan, antara lain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

a. Pemerintah :
Hendaknya berperan secara langsung maupun tidak langsung melalui : (i) kebijakan dan regulasi, (ii) pelayanan, (iii) fasilitasi dan mediasi, mendorong para pelaku pembangunan lainnya untuk menjadi pelaku dalam menanggulangi kemiskinan. Pemerintah disini meliputi pemerintah pusat dan daerah selaku eksekutif dan DPR/DPRD selaku legislatif.
Peran ini diwujudkan mulai berbagai sektor terkait, terutama pada peran pelayanan yang tidak mampu dilakukan oleh sektor swasta atau tidak mampu disedikan oleh masyarakat itu sendiri.
Sedangkan peran fasilitasi pemerintah adalah dalam rangka pemetaan kembali kondisi kemiskinan baik secara nasional maupun secara regional. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat diakses oleh berbagai pihak untuk turut serta mengatasi permasalahn kemiskinan. Selain itu juga mendorong berbagai pihak untuk turut serta mengatasi permasalahan kemiskinan.
b. Swasta/Dunia Usaha :
1. Peran langsung :
Sektor swasta/Dunia usaha berperan langsung dalam mengatasi kemiskinan melalui kemitraan usaha. Kemitraan yang dilakukan berbasis pada keterkaitan usaha, sehingga menjadi proses pembelajaran. Selain itu bagi swasta yang bersifat padat karya dapat menggunakan tenaga setempat maupun input pendukung usaha yang mendorong keberdayaan masyarakat.
Khusus bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan, peran yang dilakukan adalah dengan memberikan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penyediaan dana perbankan dan lembaga keuangan lainnya, bantuan teknis dan pendampingan bagi usaha mikro untuk meningkatkan daya serap terhadap pendanaan serta aspek penguatan kelembagaan antara lain legal/framework (Lembaga Kredit Mikro) dan pemberdayaan peminjam kredit.
2. Peran Tidak Langsung
Sektor swasta berperan secara tidak langsung dalam menanggulangi kemiskinan melalui produksi yang ramah lingkungan. Aktivitas dunia usaha yang menyebabkan terjadinya polusi/pencemaran air, udara maupun tanah berdampak pada kualitas lingkungan masyarakat terutama masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha.
c. Masyarakat
1. Peran Advokasi, masyarakat dengan lembaganya, menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kondisi kemiskinan masyarakatnya.
2. Peran Asistensi, dan Pendamping, secara individual maupun secara kelembagaan, masyarakat memberikan asistensi atau mendampingi masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai mekanisme yang telah berkembang di masyarakat.
3. Peran Kontrol Sosial, secara individu maupun kelompok, masyarakat melakukan kontrol dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaann melalui mekanisme partisipasi
1. Membangun Jaringan Kerja
Dalam menanggulangi kemiskinan, ke tiga sektor tersebut memiliki peran yang berbeda tetapi masing-masing peran saling menguatkan dalam menanggulangi kemiskinan. Agar peran tersebut tidak saling overleap maka diperlukan koordinasi yang terus-menerus melalui jaringan kerja.
Fungsi utama jaringan kerja adalah :
1) Media Koordinasi, sebagai sarana untuk melakukan koordinasi tentang apa dan bagaimana melakukan kegiatan sehingga mencapai tujuan yang optimal dan saling memberi manfaat dalam penaggulangan kemiskinan
2) Media Komunikasi, jaringan kerja merupakan sarana pertukaran informasi dari dan untuk pelaku pembangunan
3) Media Pembelajaran, dalam rangka memperkaya pengalaman, menambah pengetahuan para pelaku pembangunan dan terutama inisiatif dari para pelaku masyarakat miskin.
Ada beberapa alasan penting mengapa kemiskinan perlu mendapat perhatian untuk ditanggulangi ;
Pertama, kemiskinan merupakan kondisi yang kurang beruntung karena bagi kaum miskin akses terhadap perubahan politik dan institusional sangat terbatas.
Kedua, kemiskinan merupakan kondisi yang cenderung menjerumuskan orang miskin ke dalam tindak kriminalitas.
Ketiga, bagi para pembuat kebijaksanaan, kemiskinan itu sendiri juga mencerminkan kegagalan kebijakan pembangunan yang telah diambil pada masa lampau.
Untuk melakukan pengentasan kemiskinan diperlukan pemahaman yang mendalam tentang gejala dan determinan kemiskinan yang cenderung bervariasi antara keluarga dan daerah yang satu dengan yang lain. Pemahaman tersebut sangatlah penting dan bermanfaat dalam menyusun kebijakan program kemiskinan, khususnya di tingkat daerah dan keluarga.

Rencana Tahunan (Renta)
Agar PJM dapat berjalan secara sistematis dan proporsional maka disusun sebuah rencana tahunan. Untuk rencana tahunan tahun ke-1 sumber dana yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatannya adalah dari Bantuan langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayan Masyarakat-Mandiri perkotaan (PNPM-MP), adapun BLM tersebut berasal dari beberapa sumber yang dibagi secara proporsional, yakni dari APBN dan APBD Kabupaten Bogor, kelompok peduli maupun swadaya masyarakat. Dalam implementasinya di lapangan, untuk mengali dan membangkitkan semangat kepedulian warga, setiap kegiatan yang tercantum dalam renta tersebut wajib didukung oleh dana yang bersumber dari swadaya masyarakat sebesar minimal 30% dari total kebutuhan setiap kegiatan.
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 3 item, yaitu
(i) Infrastruktur,
(ii) Ekonomi dan
(iii) Sosial.
Untuk kegiatan Infrastruktur, pada Renta I didominasi oleh kegiatan pembangunan, rehabilitasi jalan dan saluran air (drainase). Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan akibat kondisi jalan dan saluran air (drainase) yang kurang memadai baik dari segi peningkatan ekonomi maupun kesehatan. Untuk bidang sosial dalam renta ini tidak terdapat unsur dominasi item kegiatan tetapi hampir merata difokuskan terhadap pendidikan dan kesehatan.

Monografi Kelurahan Puspanegara

Kelurahan Puspanegara adalah salah satu Kelurahan dari 2 (dua) Kelurahan yang ada di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan merupakan satu dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. berada di Ibu Kota Kecamatan Citeureup Kelurahan Puspanegara berdiri sejak bulan Juni 2001 yang sebelumnya berstatus Desa.
Desa Puspanegara adalah hasil pemekaran dari Desa Citreureup pada Tahun 1979, Kemudian pada Tahun 1982 Desa Puspanegara dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu : Desa Puspanegara dan Desa Puspasari.
Secara Orbitasi Kelurahan Puspanegara terletak di sebelah Timur Laut dari Ibu Kota Kabupaten Bogor dengan Jarak 8 Km, jarak ke Ibu Kota Negara (Jakarta) 20 Km dan 184 Km ke Ibu Kota Propinsi Jawa Barat Bandung. Hal ini menjadikan potensi yang cukup sebagai penyangga yang menghubungkan Kota Bogor dengan Jakarta, selain letaknya yang memiliki jalur angkutan Jalan Tol Jagorawi.
Luas Wilayah Kelurahan Puspanegara adalah 114 Ha terbagi dalam 4 Lingkungan, 11 RW, dan 38 RT yang masing-masing tersebar disepanjang Jalan Protokol dan Jalan desa dimana telah memberlakukan Sistem Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 1982 tentang Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan/Desa. Batas Wilayah Kelurahan Puspanegara meliputi :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Gunung Putri Kec. Gunung Gunung
Putri;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Citeureup Kec. Citeureup;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Karang asem Barat
Kec. Citeureup;
Sebelah Barat : berbatasan Dengan Desa Puspasari Kec. Citeureup.

Secara Alam Kelurahan Puspanegara beriklim Tropis sedang dengan suhu rata-rata 32 C dengan curah hujan 25-35/Tahun, kondisi alamnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian + 125 dpl. Kesuburan tanah cukup baik berpotensi untuk tanaman tingkat rendah dan tidak terdapat lahan kritis.

Kondisi Sosial
Kondisi Sosial Kelurahan Puspanegara dapat dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya, yaitu:
a. Pendidikan
Penduduk Desa Puspanegara dilihat dari bidang pendidikan, maka rata-rata penduduknya sudah mengenyam pendidikan mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan institusi pendidikan yang bertambah dari tahun ke tahun, menujukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendiidkan sudah tinggi.
b. Kesehatan
Sarana kesehatan yang terdapat di Kelurahan Puspanegara, diantaranya Puskesmas, Posyandu dan Apotik/Toko Obat. Sedangkan tenaga kesehatan yang ada adalah Dokter, Bidan, dan Perawat

Kondisi Sarana dan Prasarana
a. Prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan
Kondisi prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan di Kelurahan Puspanegara cukup baik, hal ini terlihat dari mobilitas yang cukup tinggi terutama bagi pedagang dan pekerja.
Kondisi fisik prasarana penghubung antar desa dan kecamatanpun relatif baik. Sehingga akses ke desa dan kecamatan lain relatif mudah, apalagi dengan adanya angkutan pedesaan dan pemilik ojek yang cukup banyak dalam melayani aktifitas dari penduduk Kelurahan Puspanegara ini.
b. Prasarana dan sarana sosial ekonomi
Prasarana dan sarana air bersih
Kelurahan Puspanegara dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan air bersih mayoritas penduduk Kelurahan Puspanegara memanfaatkan sumur gali, dan sumur pompa.
Prasarana dan sarana sanitasi
Ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi di keluarahan puspanegara sudah mencukupi, bahkan kesadaran masyarakat telah tinggi, dapat dilihat penduduk tidak lagi memanfaatkan sungai dan kolam dalam memenuhi kebutuhan sanitasi.
Prasarana dan sarana permukiman
Kondisi rumah pada umumnya sudah layak huni, karena sebagian besar rumah yang ada di kelurahan Puspanegara telah menggunakan tembok secara permanen, walaupun terdapat rumah yang tidak layak dan bersifat semi permanen, akan tetapi jumlahnya tidak begitu banyak.

Permasalahan kemiskinan dan potensi
a. Kondisi Kemiskinan Kelurahan Puspanegara
Kondisi kemiskinan di Kelurahan Puspanegara harus dilihat dari beberapa sisi permasalahan atau berbagai aspek masalah kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat Kelurahan Puspanegara yang notabene sebagai bagian dari lingkungan perkotaan. Permasalahan di lingkungan perkotaan lebih kompleks dibandingkan di lingkungan pedesaan. Hal itu dikarenakan tipikal masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, kebudayaan, dan berasal dari strata sosial yang berbeda-beda, sehingga cenderung sulit untuk dicari titik temu. Walaupun demikian kami selau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Puspamandiri Puspanegara akan berupaya untuk memahami kondisi masyarakat untuk kemudian akan kami coba untuk menanggulanginya. Secara umum, kondisi masyarakat di keluarahan puspanegara, dilihat dari aspek kesehatan telah cukup baik.

Penyebab Kemiskinan Kelurahan Puspanegara
Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah kemiskinan di Desa Puspanegara dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya
a. Faktor Ekonomi
Rendahnya pendapatan masyarakat di Kelurahan Puspanegara yang sebagian besar adalah buruh pabrik dan pedagang, selain disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan yang berkisar hanya sebagai karyawan di pabrik, yang penghasilannya tidak sesuai dengan biaya hidup yang semakin mahal. Selain itu pula juga disebabkan bekal pendidikan yang kurang sehingga sebagaian besar hanya memilih menjadi karyawan pabrik. Padahal banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan di lingkungan yang multikultural. Maka, penting kiranya kegiatan pelatihan keterampilan, berwirausaha untuk meningkatkan produktifitas masyarakat
b. Faktor Lingkungan
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar lingkungan umum yang dimiliki oleh masyarakat seperti jalan setapak yang kondisinya rusak dan masih tanah yang apabila hujan turun menjadi becek dan licin, kondisi rumah tinggal yang tidak layak huni yang berada dalam lingkungan yang kumuh, lingkungan yang kotor karena sampah yang berserakan dan baunya yang mencemari lingkungan.
c. Faktor Sosial
Berapa penyebab kemiskinan terjadi karena faktor sosial seperti banyak anak yatim piatu dan jompo yang terlantar disebabkan dari pola sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
d. Faktor Pendidikan
Masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat karena kondisi yang serba kumuh dan serba kekurangan.
e. Faktor Pendidikan
Masih rendahnya tingkat pendidikan khususnya warga miskin dan anak yang putus sekolah serta mahalnya biaya pendidikan yang berakibat pada menurunnya mutu generasi mendatang.
Selain itu, kemiskinan yang ada juga diakibatkan oleh faktor-faktor struktural seperti faktor kebijakan pemerintah yang masih kurang tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Dan juga kebiasan warga yang selama ini tidak pernah dilibatkan dan hanya sebatas menerima bantuan tanpa dilibatkan dalam perencanaan usaha untuk biasa maju dan berkembang.

Kriteria Kemiskinan
Focussed Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah ( FGD ) Refleksi kemiskinan di Kelurahan Puspanegara merupakan langkah yang strategis untuk membangun kesadaran kritis masyarakat mengenaii kemiskinan dalam kaitannya dengan pola prilaku dan pola pikir sehari-hari masyarakat Kelurahan Puspanegara serta mendorong keterlibatan masyarakat miskin dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kelurahan Puspanegara.
Pelaksanaan FGD Refleksi kemiskinan di Kelurahan Puspanegara pada hakekatnya berupaya untuk mencari akar masalah kemiskinan sekaligus mengidentifikasi masalah kemiskinan yang ada di Kelurahan Puspanegara berdasarkan persepsi dan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Puspanegara. Didasarkan pada hasil FGD tersebut maka dapat disimpulkan Rumusan Kreteria Kemiskinan adalah sebagai berikut:
Pendapatan rendah, Pendidikan rendah, jompo, tidak punya penghasilan atau pengangguran, rumah tidak layak huni, pekerjaan buruh, tanggungan banyak ,tingkat kesehatan rendah dan lain-lain.

Dampak Kemiskinan
Kemiskinan yang ada di Kelurahan Puspanegara merupakan persoalan yang begitu komplek dengan dampak yang begitu luas di berbagai aspek kehidupan diantaranya :

a. Faktor Ekonomi
Dengan rendahnya pendapatan atau rendahnya daya beli masyarakat kelurahan Puspanegara, sulitnya lapangan kerja sehingga mengakibatkan meningkatnya angka pencari kerja atau pengangguran, kenaikan harga kebutuhan bahan-bahan pokok serta naiknya biaya pelayanan sosial, ini semua merupakan hal dasar yang mengakibatkan kemiskinan di Kelurahan Puspanegara

b. Faktor Lingkungan
Sarana dan prasarana lingkungan yang kualitasnya rendah, seperti jalan-jalan yang kodisinya rusak dan sebagian masih tanah menyebabkan jalan tersebut menjadi becek dan licin sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat ,seperti terganggunya roda perekonomian (perdagangan), pendidikan, dan lain-lain. Dan kondisii rumah tinggal yang tidak layak huni, serta tidak adanya tempat pembuangan sampah berdampak pada timbulnya bibit-bibit penyakit yang akan menyerang masyarakat.

c. Faktor Kesehatan
Rendah tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesehatan terutama dilingkungannya seperti masih adanya kondisi lingkungan yang kumuh dan serba kurang yang berdampak pada aktivitas kehidupan masyarakat
Selain itu, individu yang terganggu seperti tidak berjalannya kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial sehingga menjadikan masyakat tersebut tidak produktif serta terganggunya kesehatan masyarakat. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program pemerintah mengenai kesehatan untuk masyarakat miskin oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dari seluruh komponen masyarakat, dinas terkait dan pemerintah setempat

d. Faktor Pendidikan
Masyarakat yang rendah tingkat pendidikannya tidak akan mampu dalam menhadapi berbagai tantang yang akan dihadapi seperti sulitnya mencari pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan dan keahlian dan hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat bahkan menyebabkan banyaknya pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada jumlah warga/masyarakat miskin.

e. Faktor Sosial
Kondisi masyarakat yang kurang memiliki rasa kepedulian terhadap apa yang ada dilingkungannya menyebabkan dampak yang bergitu komplek seperti masih banyaknya para jompo dan yatim paitu yang terabaikan baik secara kebutuhan dari aspek ekonomi maupun pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Dasar Pemikiran

Kemiskinan masih merupakan isu sentral di Indonesia. Meskipun kemiskinan pernah menurun tajam pada kurun waktu 1976-1996, yaitu dari 40,1% menjadi 11,3% dari total penduduk Indonesia, orang miskin meningkat kembali pada periode 1996-1999. Akibat krisis multidimensi yang menerpa Indonesia, jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Pada akhir 1999, International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia.
Dalam upaya mengatasi kemiskinan, diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuan perancangan kebijakan dan program antikemiskinan. Sayangnya, hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (modernization paradigm) yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neoklasik (orthodox neoclassical economics) dan model yang berpusat pada produksi (production-centred model).
Kedua perspektif tersebut masih belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Metodenya masih berpijak pada outcome indicators. Sehingga, kurang memerhatikan aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang memengaruhinya. Si miskin dilihat hanya sebagai 'korban pasif' dan objek penelitian. Bukan sebagai 'manusia' (human being) yang memiliki 'sesuatu' yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.
Kelemahan pendekatan di atas menuntut perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma baru tidak lagi melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki. Melainkan orang yang memiliki potensi (sekecil apa pun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya.
Paradigma baru menekankan pada 'apa yang dimiliki orang miskin' ketimbang 'apa yang tidak dimiliki orang miskin'. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (coping strategies) yang telah dijalankannya secara lokal.
Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik si miskin secara statis. Melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespons kemiskinannya. Kedua, indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga. Ketiga, konsep kemampuan sosial (social capabilities) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (income) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan. Keempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencarian (livelihood capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola aset (asset management), menjangkau sumber-sumber (access to resources), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).
Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) adalah salah satu program yang dibuat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan melibatkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat dalam satu desa/kelurahan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tersalurkan dengan tepat dan proporsional, karena tidak ada yang dapat memahami permasalahan yang ada di masyarakat selain anggota masyarakat itu sendiri, maka dengan adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat merespon, menanggulangi dan mengentaskan problematika yang ada di masyarakat, baik itu bersifat infrastruktur, ekonomi maupun sosial.
Tidak terkecuali di Kelurahan Puspanegara, dalam hal ini badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Puspamandiri bersama dengan segenap komponen masyarakat Puspanegara mencoba untuk dapat memahami kondisi masyarakat Puspanegara untuk selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah strategis untuk menemukan permasalahan yang berkembang di masyarakat Kelurahan Puspanegara. Walaupun kondisi masyarakat satu sama berbeda akan tetapi semuanya bermuara pada satu titik persoalan terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan kemiskinan merupakan persoalan kompleka yang secara langsung ataupun tidak langsung telah menghasilkan implikasi yang beragam dalam kehidupan di masyarakat. Terutama bagi masyarakat Puspanegara yang notabenenya termasuk wilayah perkotaan, maka kemungkinan besar persoalan yang dihadapi akan semakin kompleks pula dibandingkan apa yang ada di daerah pedesaan, inilah yang menjadi tugas BKM sebagai agen perubahan masyarakat harus mampu membaca kondisi riil masyarakat untuk selanjutnya dapat memahami dan memberdayakan segala potensi yang ada untuk dapat memajukan dan memberdayakan masyarakat Puspanegara itu sendiri. Semua indikasi yang terjadi ini merupakan kondisi yang terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Dengan beragam sifat dan tantangan yang ada tersebut diatas, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh akar permasalahannya. Atas dasar itulah masyarakat Kelurahan Puspanegara mencoba menyusun Dokumen PJM Pronangkis dimana masyarakat mulai jadi pelaku utama kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi dengan harapan dapat menghasilkan berbagai kebutuhan riil berdasarkan potensi yang ada di masyarakat Kelurahan Puspanegara.